INHU--(KIBLATRIAU.COM)-- Pada awal tahun baru 2026, Bupati Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Ade Agus Hartanto SSos MSi, memimpin upacara hari bersejarah Kota Rengat.

Sebagaimana diketahui, 5 Januari 1949, dikenal sebagai peristiwa Rengat berdarah, yaitu pembantaian rakyat sipil oleh tentara kolonial Belanda.

Pada kala itu, rakyat yang tidak bersenjata, baik laki-laki dan perempuan serta anak-anak menjadi korban kebrutalan penjajahan. Mereka gugur bukan karena kelemahan, tetapi karena keberanian mempertahankan martabat bangsa.

Rengat menjadi saksi bahwa kemerdekaan Indonesia tidak datang dengan damai, tetapi ditebus dengan darah dan nyawa.

"Hari ini, 5 Januari, bukanlah hari biasa bagi Inhu. Hari ini adalah hari duka, hari perjuangan dan hari kehormatan," terang Bupati Ade.

Menurutnya, sejarah itu wajib dikenang, bukan untuk membuka luka lama. Namun untuk menegaskan jati diri sebagai daerah yang lahir dari semangat perlawanan dan keberanian.

Upacara hari ini juga memiliki makna strategis. Karena menjadi upacara perdana Pemerintah Kabupaten Inhu di tahun 2026.

"Saya sengaja mengawali tahun kerja dengan mengenang peristiwa berdarah ini, agar setiap ASN memahami bahwa pengabdian kita hari ini adalah kelanjutan dari perjuangan para pahlawan kemarin," sebutnya.

Disampaikannya juga, jika dahulu rakyat Rengat berani melawan senjata dengan tekad, maka hari ini kita dituntut berani melawan kemalasan, ketidakdisiplinan, pelayanan yang lamban serta pengelolaan anggaran yang tidak bertanggung jawab.

"Inilah esensi gerakan perubahan Inhu maju yang saya dan wakil bupati canangkan. Gerakan perubahan Inhu maju adalah gerakan reformasi kerja yang menuntut perubahan nyata," ujarnya.

Untuk itu Bupati menegaskan beberapa hal penting, pertama, pelayanan publik harus berubah. Tidak boleh lagi ada pelayanan yang berbelit, tidak ramah dan tidak pasti. ASN harus hadir sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai penguasa kecil di balik meja.

Kedua, disiplin ASN adalah harga mati. Disiplin waktu, disiplin kinerja, disiplin berpikir dan disiplin etika. Tahun 2026 tidak memberi ruang bagi ASN yang bekerja asal hadir, asal laporan dan asal selesai.

Ketiga, pelaksanaan anggaran 2026 harus tepat waktu dan tepat sasaran. Tidak boleh lagi ada keterlambatan kegiatan, penumpukan anggaran di akhir tahun atau program yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat. Setiap kepala perangkat daerah bertanggung jawab penuh atas kinerja dan serapan anggarannya.

"Saya tegaskan, jabatan adalah amanah perjuangan, bukan fasilitas kenyamanan," paparnya.

Untuk itu harapnya, semoga momentum peringatan peristiwa Rengat berdarah 5 Januari ini menjadi cermin moral dan sumber kekuatan bagi kita semua dalam mengabdi kepada masyarakat, daerah dan negara.

Bupati juga mengajak, agar belajar dari sejarah Rengat berdarah. Karena, para pejuang tidak menunggu perintah untuk berkorban. Bahkan, mereka bergerak karena kesadaran dan kecintaan kepada daerah dan bangsa.

“ Hari ini, saya menuntut kesadaran yang sama dari seluruh ASN untuk bekerja dengan hati dengan keberanian dan tanggung jawab penuh," tutur Ade Agus Hartanto mengakhiri pidatonya. (Uya)